Batu Bara, RamalNews.com- Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Kecamatan Lima Puluh tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi'i, dan dihadiri para wakil ketua serta anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Ia mengungkapkan, target anggaran dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 mengalami penyesuaian dari kesepakatan sebelumnya dalam KUA-PPAS. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027, Syafrizal juga memaparkan rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, peraturan tersebut merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, serta mendorong kemandirian keuangan daerah.
Namun, perkembangan perekonomian, dinamika pemerintahan, kebutuhan pelayanan publik, dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya evaluasi serta penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam perda tersebut.
Syafrizal menegaskan, perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi.
Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, diharapkan kemandirian fiskal Kabupaten Batu Bara semakin kuat, ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat dapat dikurangi, serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat semakin meningkat.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Redaksi)


