RAMAL NEWS.COM

Sekjen GEMSOS Madina Desak Presiden, Satgas PKH dan Mabes Polri Turun Tangan, Dugaan Pelanggaran PT MMM Diminta Diusut Tuntas


 Madina, Sumut, RamalNews.com- Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa dan Sosial (GEMSOS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Muhammad Saleh, mendesak Presiden Republik Indonesia, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), serta Mabes Polri agar segera turun tangan menindaklanjuti dugaan praktik mafia berkedok korporasi yang menyeret nama PT Murni Madina Madani (PT MMM).

Desakan tersebut disampaikan Muhammad Saleh menyusul beredarnya sebuah video yang memuat informasi dan dugaan terkait aktivitas perusahaan tersebut hingga menjadi perhatian publik. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut hanya menjadi perbincangan tanpa adanya langkah pemeriksaan yang jelas.

Menurut Saleh, pemerintah perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen perusahaan, legalitas perizinan, status penguasaan lahan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki kendali dan kepentingan dalam aktivitas perusahaan.

"Kami meminta Presiden melalui kementerian dan lembaga terkait, Satgas PKH, serta Kapolri melalui Mabes Polri agar tidak menutup mata. Segera telusuri informasi yang beredar dan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh," tegas Muhammad Saleh.

Ia menilai setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Menurutnya, tidak boleh ada korporasi maupun individu yang merasa kebal hukum karena berlindung di balik badan usaha atau kekuatan modal.

GEMSOS Madina juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pihaknya menyoroti ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam aspek pertanggungjawaban hukum, Saleh turut merujuk UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 45, 46, dan 47, yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana serta kemungkinan pertanggungjawaban terhadap pengurus dan pihak yang memiliki kendali apabila unsur pidana terpenuhi.

Selain itu, ia meminta aparat memperhatikan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Menurutnya, apabila terdapat indikasi penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan, Satgas PKH harus melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan terhadap status kawasan maupun legalitas perizinannya.

Dalam pernyataannya, GEMSOS Madina menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap aktivitas PT MMM apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Kedua, mendesak Satgas PKH menelusuri status lahan, perizinan, penguasaan kawasan, serta potensi kerugian negara apabila terdapat keterkaitan dengan kawasan hutan.

Ketiga, meminta Kapolri melalui Mabes Polri menginstruksikan jajaran terkait untuk menelaah informasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan penyelidikan secara profesional serta transparan.

Keempat, meminta aparat memeriksa pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pengurus, pemilik manfaat, maupun pihak yang diduga menjadi pengendali perusahaan, apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.

Saleh menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan administratif.

"Kami tidak sedang menghakimi perusahaan ataupun individu tertentu. Namun, dugaan yang telah menjadi perhatian publik wajib dijawab melalui pemeriksaan yang objektif. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, proses tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia menambahkan, GEMSOS Madina akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong transparansi penegakan hukum demi melindungi kepentingan masyarakat serta kekayaan negara.

"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar. Negara harus hadir. Satgas PKH harus bekerja, Mabes Polri harus bertindak, dan Pemerintah Pusat harus memastikan tidak ada praktik yang merugikan rakyat dan negara dibiarkan begitu saja," tutup Muhammad Saleh.

GEMSOS Madina berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan atas informasi yang beredar sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak muncul spekulasi berkepanjangan. (Magrifatulloh/Red)

© Hak cipta 2026 - RamalNews.com