RAMAL NEWS.COM

Prof. DR. Sutan Nasomal Desak Pemerintah Serius Tangani HIV/Aids, Minta Pencegahan Berbasis Data dan Kajian Ilmiah


 Jakarta, RamalNews.com- Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mendesak pemerintah agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan penyebaran HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan masyarakat yang dinilainya membutuhkan penanganan serius, terencana, serta melibatkan seluruh unsur negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam memperkuat pencegahan, pengawasan, edukasi, pemeriksaan, serta penanganan HIV/AIDS di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya menjadi perhatian sektor kesehatan, tetapi harus menjadi agenda bersama lintas kementerian dan lembaga.

"Negara jangan hanya diam dan menunggu persoalan semakin membesar. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan nyata, memperkuat pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan masyarakat yang berisiko mendapatkan akses pemeriksaan dan pengobatan," tegas Sutan Nasomal.

Prof. Sutan Nasomal meminta Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS dengan melibatkan lembaga kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kementerian Agama, MUI, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta berbagai institusi terkait.

Ia menilai koordinasi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku seksual berisiko, pemeriksaan HIV secara sukarela, hingga pendampingan bagi orang dengan HIV harus diperkuat.

Ia juga menyoroti pentingnya data yang akurat mengenai perkembangan kasus HIV di Indonesia. Menurutnya, angka kasus yang belum terdeteksi harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui perluasan layanan pemeriksaan dan pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai pemerintah hanya mengetahui angka yang sudah tercatat, sementara masyarakat yang belum mendapatkan pemeriksaan tidak terjangkau pelayanan kesehatan. Negara harus memperkuat sistem deteksi dini dan memastikan masyarakat memperoleh penanganan medis," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Sutan Nasomal turut menyampaikan kekhawatiran terhadap fenomena LGBT dan meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap perilaku seksual berisiko serta potensi penyebaran penyakit menular seksual.

Namun, persoalan HIV/AIDS harus ditangani berdasarkan bukti ilmiah. HIV tidak menular karena identitas atau orientasi seksual seseorang, melainkan melalui jalur penularan tertentu, seperti hubungan seksual tanpa perlindungan, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak dalam kondisi tertentu.

Karena itu, upaya pencegahan harus menyasar seluruh perilaku berisiko tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Setiap orang harus memperoleh edukasi, pemeriksaan, perlindungan kesehatan, dan pengobatan sesuai standar medis.

Sutan Nasomal juga meminta agar lingkungan pendidikan mendapatkan penguatan edukasi mengenai kesehatan, bahaya narkoba, tanggung jawab pergaulan, serta pencegahan penyakit menular seksual.

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal meminta para pakar HIV/AIDS, tenaga medis, dan pemangku kepentingan kesehatan agar menyampaikan rekomendasi langsung kepada Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto.

Menurutnya, Presiden perlu memastikan negara memiliki strategi nasional yang kuat dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, mulai dari peningkatan anggaran kesehatan, pemerataan fasilitas pemeriksaan, penguatan edukasi masyarakat, hingga jaminan akses pengobatan bagi para pengidap HIV.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tetap berlandaskan konstitusi, hukum yang berlaku, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penindakan hukum harus diarahkan kepada perbuatan yang memang memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan identitas atau orientasi seksual seseorang.

"Keselamatan generasi bangsa harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir, bekerja cepat, dan mengambil langkah terukur. Jangan biarkan persoalan HIV/AIDS berkembang tanpa penanganan yang serius. Pencegahan, edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan harus berjalan secara bersamaan," tegasnya.

Sutan Nasomal berharap pemerintah pusat dan daerah tidak menganggap persoalan HIV/AIDS sebagai persoalan biasa. Menurutnya, diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi, pengawasan program yang transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat.

Ia menekankan bahwa perlindungan generasi muda harus dilakukan melalui pendidikan, penguatan keluarga, pembinaan sosial, dan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

"Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar melindungi masyarakat serta tidak mengabaikan prinsip hukum dan kemanusiaan," pungkasnya.

Narasumber, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates, Pimpinan/Penanggung Jawab LBH Sembilan (9), Ketua Umum YPLBH, serta Rektor UBNB dan Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass. (Tim/Red)

© Hak cipta 2026 - RamalNews.com