Percut Sei Tuan, Sumut, RamalNews.com- Seorang oknum Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berinisial GS, yang dikenal di kawasan Jermal, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Tidak hanya berstatus tersangka, GS juga telah menjalani penahanan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak membenarkan penetapan tersangka tersebut saat memberikan keterangan dalam konferensi pers pada Rabu (11/11/2026) sore.
Menurut Calvijn, pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima Polrestabes Medan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
"GS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Terkait dengan laporan dari masyarakat adanya tindak pidana yang dilaporkan ke Polrestabes Medan," ujar Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak.
Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama. Namun, hingga saat ini penyidik baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni GS.
"Dalam hal ini dilakukan bersama dan sampai dengan saat ini sudah berstatus tersangka berinisial GS. Jadi, yang berhasil diungkap oleh tim penyidik dan saat ini sudah berstatus tersangka serta dilakukan penahanan," jelasnya.
Penyidik Dalami Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain, Polrestabes Medan masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat GS dikenal sebagai salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan di kawasan Jermal, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang berbatasan dengan wilayah Kota Medan.
Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Sofian/Red)
