Penyabungan, Madina, RamalNews.com- Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, semakin mencekik masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga Kecamatan Siabu dan Kecamatan Bukit Malintang yang kesulitan mendapatkan gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Merespons persoalan yang tak kunjung teratasi, praktisi hukum sekaligus tokoh pemuda Mandailing Natal, Rahmad Hariandi Pulungan, S.H., melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Mandailing Natal, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam keterangan tertulis kepada pers, Selasa (18/11/2026), Rahmad menyampaikan bahwa surat terbuka tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus penyambung lidah masyarakat kecil yang selama ini mengeluhkan sulitnya memperoleh energi bersubsidi.
Rahmad menyoroti dugaan kejanggalan dalam rantai distribusi LPG 3 kg dan BBM bersubsidi. Menurutnya, stok di pangkalan resmi dan SPBU kerap dilaporkan habis dalam waktu singkat hingga memicu antrean panjang. Namun, ironisnya, komoditas bersubsidi tersebut justru masih ditemukan di tingkat pengecer dan jalur tidak resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Anggaran subsidi energi digelontorkan negara dengan tujuan mulia untuk meringankan beban rakyat miskin, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Rantai distribusi di tingkat bawah sedang tidak baik-baik saja, sementara pengawasan di daerah terkesan berjalan di tempat," tegas Rahmad.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut juga mengkritik pola imbauan pemerintah yang meminta masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan penyimpangan distribusi subsidi.
Menurutnya, langkah tersebut tidak realistis apabila masyarakat kecil justru dibebani tanggung jawab pengawasan, sementara mereka memiliki keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga untuk mengumpulkan bukti serta mengurus proses pelaporan.
Selain itu, Rahmad mengingatkan adanya potensi intimidasi terhadap warga yang berani melaporkan dugaan penyimpangan distribusi.
"Warga hidup berdampingan langsung dengan para pengecer, pelangsir, hingga oknum berpengaruh di lapangan. Tanpa jaminan perlindungan hukum dan keselamatan yang nyata, warga takut bersuara karena khawatir diancam atau dipersulit saat mencari nafkah," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi subsidi negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat terkait, bukan semata-mata dibebankan kepada masyarakat.
"Negara memiliki perangkat pemerintahan, kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum untuk memberantas mafia dan kebocoran distribusi dari hulu ke hilir," ujarnya.
Desak Tiga Langkah Konkret Pemerintah, Melalui surat terbuka yang diunggah di media sosial tersebut, Rahmad mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg di Mandailing Natal.
Adapun tiga tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Melakukan sidak secara tertutup. Pemerintah diminta segera melakukan audit dan inspeksi mendadak tanpa kebocoran informasi terhadap agen, pangkalan LPG 3 kg, serta SPBU di wilayah yang mengalami kelangkaan.
2. Menindak dan mencabut izin penyalur nakal. Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi, bekerja sama dengan pengecer, pelangsir, atau menyalurkan subsidi kepada pihak industri yang tidak berhak.
3. Menyediakan kanal pengaduan yang aman. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan distribusi subsidi.
Surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kapolres Mandailing Natal, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Rahmad berharap pemerintah segera turun tangan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
"Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menagih keadilan dan kehadiran negara bagi rakyat kecil di pelosok daerah," tutup Rahmad Hariandi.
Masyarakat berharap keluhan mengenai kelangkaan LPG 3 kg di Kecamatan Siabu dan Bukit Malintang segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga kebutuhan energi rumah tangga tidak terus menjadi beban bagi rakyat kecil.(Magrifatulloh/Red)
