RAMAL NEWS.COM

KOMPRADOR: Masuk Melalui Pintu Politik, Kuasai SDA dan Ekonomi, Rakyat Terancam Menjadi Korban


 Medan, RamalNews.com- Istilah komprador kembali menjadi sorotan dalam kritik terhadap arah kekuasaan politik dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Muncul kekhawatiran bahwa kekuatan ekonomi tertentu dapat memanfaatkan jalur politik untuk memperoleh pengaruh besar, menguasai aset-aset strategis, hingga mendominasi sektor perekonomian nasional.

Dalam sebuah pernyataan reflektif yang disampaikan dari Gerbrak, Medan, Rabu (18/11/2026), muncul pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya kelompok berkepentingan yang masuk melalui pintu politik, kemudian memperoleh kekuasaan dan memanfaatkannya untuk mengendalikan sumber daya alam serta sektor-sektor ekonomi strategis.

Kritik tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai kemungkinan pemetaan dan penguasaan aset-aset strategis nasional, mulai dari Sabang hingga Papua. Sumber daya alam, lahan produktif, pertambangan, energi, perkebunan, infrastruktur, hingga sektor perdagangan merupakan kekayaan bangsa yang seharusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jika penguasaan ekonomi hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, maka kesenjangan ekonomi berpotensi semakin melebar. Rakyat bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil kekayaan alam negerinya sendiri.

Rakyat Jangan Sampai Terjebak Drama Politik, Hal lain yang menjadi perhatian adalah fenomena pertunjukan politik yang dinilai berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan mendasar bangsa.

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, dan tekanan kehidupan masyarakat, rakyat justru dihadapkan pada berbagai polemik yang dapat mengaburkan persoalan sesungguhnya.

Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan karena masyarakat semakin sulit membedakan siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan siapa yang justru memanfaatkan penderitaan rakyat untuk kepentingan kelompoknya.

Negara Harus Melindungi Kedaulatan Ekonomi, Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh lembaga negara diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan SDA, kepemilikan aset strategis, investasi, serta hubungan antara kepentingan politik dan kepentingan bisnis.

Transparansi perizinan, pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas.

Kedaulatan politik tanpa kedaulatan ekonomi berisiko menjadikan bangsa hanya sebagai penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.

Jangan sampai Indonesia hanya kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya justru semakin terpuruk.

Peringatan ini hendaknya menjadi bahan renungan bersama agar Indonesia tidak terjebak dalam praktik penguasaan ekonomi yang merugikan kepentingan nasional.

Semoga kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan di negeri ini. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi kekayaan alam yang telah dikuasai segelintir kepentingan, sementara rakyat sendiri tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. (Tim/Red)

© Hak cipta 2026 - RamalNews.com