RAMAL NEWS.COM

Diduga Besi Bekas Jembatan Bandar Pulau Pekan Asahan Dijual Hingga 1 Ton, Pekerja Akui Ada Perintah Pimpinan


 Asahan, RamalNews.com- Dugaan penjualan material besi hasil pembongkaran Jembatan di Dusun II, Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, menjadi sorotan publik. Pasalnya, material besi bekas pembongkaran jembatan yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu ton tersebut diduga telah dijual oleh pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek.

Persoalan ini semakin serius setelah seorang pekerja proyek dari CV Bumi Raya Berkah (BRB) berinisial D mengakui adanya penjualan material besi bekas jembatan tersebut. Bahkan, D menyebut bahwa tindakan itu dilakukan bukan atas inisiatif pekerja lapangan, melainkan berdasarkan instruksi pimpinan perusahaan.

"Informasi terkait adanya penjualan sejumlah material besi eks jembatan itu benar, Bang," ungkap D saat dikonfirmasi awak media.

Menurut pengakuannya, para pekerja hanya menjalankan pekerjaan harian di lokasi pembongkaran. Sementara keputusan terkait penjualan material besi berada di luar kewenangan mereka.

"Perlu diingat, saya bersama rekan lainnya hanya sebatas pekerja proyek. Penjualan sejumlah material besi eks jembatan itu karena adanya perintah dari pimpinan kami," tegasnya.

D juga mengungkapkan bahwa hasil penjualan besi bekas tersebut disebut-sebut digunakan untuk menutupi biaya operasional pembongkaran jembatan. Ia memperkirakan material yang telah dijual mencapai sekitar satu ton.

Bahkan, D menyebut terdapat pihak luar yang diduga turut mengambil dan menjual material besi hasil pembongkaran tersebut.

"Kalau tidak salah, jumlah material besi eks jembatan yang telah dijual beratnya kurang lebih satu ton. Selain kami, ada juga pihak luar yang ikut mengambil dan menjual besi itu," bebernya.

Ia kemudian menyarankan agar awak media meminta penjelasan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab di lapangan, yakni seseorang berinisial SU atau AR.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila material besi hasil pembongkaran tersebut merupakan Barang Milik Daerah (BMD), maka penguasaan, pemanfaatan, maupun penjualannya wajib memiliki dasar dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Material bekas pembongkaran proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai barang bebas yang boleh diambil, dikuasai, ataupun diperjualbelikan tanpa kejelasan status kepemilikan dan kewenangan.

Karena itu, instansi teknis yang bertanggung jawab atas pekerjaan rehabilitasi atau pembangunan jembatan tersebut harus memberikan penjelasan secara terbuka.

Sejumlah hal penting perlu dijawab, antara lain:

1. Siapa pemilik sah material besi hasil pembongkaran Jembatan Bandar Pulau Pekan?

2. Apakah material tersebut telah dicatat sebagai aset atau Barang Milik Daerah?

3. Siapa yang memberikan instruksi sehingga material besi tersebut diduga dijual?

4. Apakah penjualan telah memperoleh persetujuan pejabat berwenang?

5. Berapa jumlah keseluruhan besi yang dibongkar, diambil, dan dijual?

6. Ke mana hasil penjualan material tersebut disetorkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?

Apabila material tersebut berstatus sebagai aset daerah, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, termasuk mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan apabila memang dipersyaratkan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen maupun pimpinan CV Bumi Raya Berkah belum memberikan keterangan resmi mengenai pengakuan pekerja tersebut.

Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pimpinan CV Bumi Raya Berkah, termasuk SU atau AR yang disebut pekerja sebagai pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

Klarifikasi juga perlu diminta dari dinas atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proyek pembongkaran dan pembangunan jembatan tersebut.

Masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian dan kejaksaan, agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini.

APH diharapkan melakukan penelusuran terhadap asal-usul material besi, pihak yang memerintahkan penjualan, pihak yang mengambil dan membeli material, serta aliran uang hasil penjualannya.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau kerugian keuangan daerah, masyarakat meminta agar proses penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai material hasil pembongkaran fasilitas publik yang seharusnya memiliki kejelasan status dan pertanggungjawaban justru berpindah tangan tanpa prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik kini menunggu ketegasan pemerintah daerah dan APH. Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan besi bekas Jembatan Bandar Pulau Pekan? Apakah benar ada instruksi pimpinan perusahaan, dan ke mana hasil penjualan material yang diperkirakan mencapai satu ton tersebut mengalir?

Semua dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait, bukan sekadar dibiarkan menjadi polemik di tengah masyarakat. (Tim/Red)

© Hak cipta 2026 - RamalNews.com