Jakarta, Rn.com- Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam memperkuat perekonomian domestik, menjaga stabilitas rupiah, serta memastikan pembangunan dan anggaran negara lebih dirasakan masyarakat di daerah.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan harapan tersebut pada Rabu (17/9/2026). Ia meyakini Menteri Keuangan yang baru memiliki peluang untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih berani dan strategis dalam menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk dominasi mata uang dolar Amerika Serikat.
“Selamat kepada Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap hadir energi baru dalam pengelolaan keuangan negara. Kalau kebijakan fiskal dan ekonomi dijalankan dengan tepat, saya yakin Indonesia memiliki kemampuan untuk memperkuat rupiah dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dollar,” ujar Prof. Sutan.
Menurutnya, kekuatan mata uang nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan fiskal, produktivitas ekonomi, ketahanan pangan dan energi, penerimaan negara, investasi, serta kemampuan Indonesia memperkuat transaksi dan aktivitas ekonomi di dalam negeri.
Ia menilai Kementerian Keuangan perlu memastikan kebijakan anggaran tidak berhenti pada persoalan administrasi dan pengendalian belanja, tetapi diarahkan menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Dollar tidak bisa dihadapi hanya dengan slogan. Harus ada kekuatan ekonomi riil, fiskal yang sehat, produksi nasional yang kuat, ekspor yang meningkat, serta kebijakan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dan transaksi dalam dollar,” katanya.
Fiskal Jangan Hanya Berpusat di Jakarta, Prof. Sutan juga menyoroti hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional justru sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Ia mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan fiskal, serta persoalan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi tersebut secara proporsional.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis. Yang dibutuhkan adalah dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia mencontohkan daerah dengan keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis sulit, kemampuan fiskal rendah, maupun wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar tetapi belum berkembang, membutuhkan kebijakan afirmatif agar dapat menjadi bagian dari mesin pertumbuhan nasional.
Daerah Harus Menjadi Mesin Pertumbuhan, Prof. Sutan mendorong Menteri Keuangan baru memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal.
Menurutnya, kebijakan nasional yang dirancang dari pusat harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan masyarakat.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, ekonomi nasional juga semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, industri pengolahan, serta ekonomi berbasis potensi lokal.
Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar aktivitas ekonomi domestik, sekaligus memperkuat basis penerimaan negara.
Menkeu Baru Ditantang Hadirkan Kebijakan Berani, Prof. Sutan menegaskan, tantangan Menteri Keuangan baru tidak ringan. Selain mengelola APBN, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal negara, stabilitas ekonomi, serta tekanan ekonomi global.
Karena itu, ia berharap pergantian Menteri Keuangan tidak sekadar menjadi pergantian figur, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat strategi ekonomi Indonesia.
“Harapan kita Menteri Keuangan yang baru mampu membaca tantangan global sekaligus berani memperkuat ekonomi nasional. Kita ingin APBN menjadi instrumen pemerataan dan pertumbuhan, bukan sekadar alat pengendalian anggaran,” kata Prof. Sutan.
Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang cukup besar untuk memperkuat posisi rupiah apabila dikelola melalui kebijakan fiskal, ekonomi, dan sektor riil yang konsisten.
“Saya meyakini Indonesia mampu memperkuat rupiah dan mengurangi dominasi dollar. Kuncinya adalah keberanian membangun ekonomi dari kekuatan sendiri, memperkuat daerah, meningkatkan produksi nasional, dan menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara,” pungkas Prof. Sutan Nasomal. (Tim/Red)




