NGANJUK ( Jatim ),RAMALNEWS.COM – Jomsen Silitonga.
Polemik terkait mekanisme sumbangan Komite Sekolah, biaya bahan seragam, hingga penggunaan sejumlah sumber pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum menemukan titik terang.
Sorotan kini tidak hanya tertuju kepada pihak sekolah dan Komite Sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk turut menjadi perhatian karena hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan yang disampaikan dalam upaya konfirmasi belum memperoleh jawaban substantif yang menjelaskan persoalan secara menyeluruh.
Ramalnews.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan. Namun, pertanyaan mengenai mekanisme sumbangan Komite, pengadaan bahan seragam, penggunaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, serta langkah pembinaan dan pengawasan masih menunggu penjelasan.
Belum adanya jawaban tentu tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran. Namun, mengingat persoalan tersebut berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan kepentingan orang tua serta peserta didik, keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai sumbangan Komite Sekolah sebesar Rp125 ribu per bulan.
Dengan jumlah peserta didik yang disebut sekitar 1.200 siswa, apabila seluruh siswa memberikan sumbangan dengan nominal tersebut, secara matematis potensi dana dapat mencapai sekitar Rp150 juta per bulan atau Rp1,8 miliar dalam setahun.
Ramalnews.com menegaskan bahwa angka Rp1,8 miliar tersebut bukan angka resmi penerimaan sekolah maupun Komite Sekolah. Angka itu merupakan ilustrasi matematis berdasarkan jumlah peserta didik dan nominal sumbangan yang diperoleh dalam penelusuran.
Karena itu, pertanyaan yang membutuhkan jawaban adalah berapa siswa yang benar-benar memberikan sumbangan? Berapa total dana yang terealisasi? Bagaimana mekanisme penetapannya? Untuk kegiatan apa saja dana tersebut digunakan? Serta bagaimana bentuk laporan pertanggungjawabannya kepada orang tua/wali peserta didik?
Keterbukaan data dan dokumen dapat memberikan kepastian sekaligus menghindarkan publik dari kesimpulan berdasarkan asumsi.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan informasi mengenai pengeluaran sekitar Rp1,8 juta pada awal tahun ajaran, yang disebut berkaitan dengan bahan seragam dan belum termasuk biaya jahit.
Apabila informasi tersebut benar, pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai jenis dan jumlah bahan seragam yang diperoleh peserta didik, rincian harga setiap item, mekanisme penentuan harga dan pengadaan, pihak yang menyediakan, serta apakah pembelian melalui mekanisme tersebut bersifat wajib atau pilihan.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh dan dapat menilai persoalan berdasarkan fakta.
Berdasarkan data yang dihimpun Ramalnews.com, SMKN 1 Lengkong menerima Dana BOS Reguler Tahun 2025 dengan total lebih dari Rp2,1 miliar.
Dalam laporan penggunaan dana tersebut terdapat sejumlah alokasi, termasuk untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan perpustakaan.
Sementara itu, dalam keterangan sebelumnya, pihak humas sekolah menyampaikan bahwa dana Komite digunakan untuk mendukung pembangunan perpustakaan, gerbang sekolah, serta kebutuhan sarana lainnya yang belum sepenuhnya dibiayai pemerintah.
Keterangan tersebut memunculkan kebutuhan akan penjelasan lebih rinci mengenai pembagian penggunaan masing-masing sumber pembiayaan.
Berapa anggaran BOS yang digunakan untuk pemeliharaan maupun pengembangan fasilitas? Bagian pembangunan atau kebutuhan apa yang kemudian didukung melalui dana Komite? Apakah terdapat sumber pembiayaan lain? Dan bagaimana mekanisme pencatatan serta pertanggungjawaban masing-masing anggaran?
Penjelasan berdasarkan dokumen menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan dana BOS, dana Komite, maupun sumber pembiayaan lainnya.
Polemik tersebut juga membawa pertanyaan mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah negeri.
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan menyikapi persoalan yang berkembang di SMKN 1 Lengkong.
Apakah mekanisme sumbangan Komite telah dievaluasi? Apakah persoalan pengadaan bahan seragam telah dimintakan klarifikasi kepada sekolah? Apakah penggunaan berbagai sumber pembiayaan telah diperiksa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan?
Hingga berita ini diterbitkan, Ramalnews.com masih menunggu penjelasan substantif atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Dalam proses penelusuran, Ramalnews.com juga memperoleh informasi bahwa seorang rekan wartawan sempat berkomunikasi dengan pihak humas sekolah dan menyarankan agar klarifikasi diberikan guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pihak humas disebut memberikan tanggapan bahwa pemberitaan SMKN 1 Lengkong tersebut tidak akan berpengaruh dan mempersilakan berita tetap dipublikasikan.
Namun, Ramalnews.com menegaskan bahwa informasi mengenai tanggapan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung kepada pihak humas SMKN 1 Lengkong, termasuk mengenai konteks dan maksud pernyataan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Tidak adanya tanggapan terhadap permintaan konfirmasi media tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Sebaliknya, media berkewajiban terus melakukan verifikasi serta memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasannya.
Apabila seluruh mekanisme sumbangan Komite, pengadaan bahan seragam, serta penggunaan berbagai sumber pembiayaan di SMKN 1 Lengkong telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka yang dilengkapi data dan dokumen dapat menjadi cara paling efektif untuk menjawab pertanyaan sekaligus menghentikan spekulasi.
Ramalnews.com akan terus melakukan penelusuran, verifikasi dan konfirmasi berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala SMKN 1 Lengkong, Komite Sekolah, Humas SMKN 1 Lengkong, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, prinsip verifikasi dan keberimbangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.
Miliaran rupiah dana pendidikan bukan ruang untuk spekulasi. Publik membutuhkan penjelasan, data, dan keterbukaan.
( Ramalnews.com/Kaperwil Jatim)
