Jakarta, RN.con- Ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap sektor pertanian, perikanan air tawar, ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan nasional. Kondisi tersebut mendorong Pakar Hukum dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
Prof. Sutan Nasomal meminta pemerintah tidak melihat persoalan kekeringan hanya sebagai masalah pertanian, tetapi sebagai persoalan nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga.
“Jangan sampai masyarakat terancam kelaparan karena air sulit diperoleh. Petani gagal panen, peternak ikan mengalami kerugian, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus bergerak cepat sebelum dampaknya semakin luas,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo perlu menugaskan kementerian terkait, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta lembaga dan unsur terkait lainnya untuk menyusun langkah darurat menghadapi wilayah yang mengalami kelangkaan air.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak kekeringan agar segera melakukan pemetaan kebutuhan air dan memberikan bantuan air kepada masyarakat yang mengalami krisis.
Gagal Panen Harus Menjadi Alarm Pemerintah, Prof. Sutan menilai kekeringan tidak boleh hanya diukur dari persoalan sulitnya memperoleh air minum. Dampak yang lebih besar justru dapat terjadi pada rantai pangan nasional apabila sawah, kebun, kolam ikan dan peternakan tidak mendapatkan pasokan air.
“Kalau petani tidak bisa menanam atau gagal panen, dampaknya bukan hanya petani yang rugi. Pasokan pangan berkurang, harga sayur dan kebutuhan pokok dapat meningkat, dan masyarakat akhirnya ikut menanggung akibatnya,” tegasnya.
Ia menyebut kemarau yang berlangsung beberapa bulan saja sudah dirasakan dampaknya oleh petani dan peternak ikan air tawar di sejumlah daerah. Modal yang telah dikeluarkan masyarakat berisiko tidak kembali apabila tanaman dan ikan tidak dapat dipelihara hingga masa panen.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi evaluasi serius terhadap program pembangunan infrastruktur sumber daya air yang selama ini telah menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Anggaran ratusan triliun untuk bendungan dan pembangunan berbagai infrastruktur air harus benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai bendungan dibangun tetapi ketika masyarakat membutuhkan air saat kemarau, airnya tidak tersedia atau sistem distribusinya tidak mampu menjangkau lahan pertanian,” katanya.
Untuk menghadapi ancaman kekeringan jangka panjang, Prof. Sutan mendorong pemerintah melakukan normalisasi dan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.
Menurutnya, sungai-sungai yang berada di berbagai wilayah Indonesia, mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara perlu dipetakan berdasarkan tingkat urgensinya.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga dinilai perlu membangun lebih banyak embung dan danau penampungan air di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
“Air hujan jangan hanya mengalir begitu saja ke laut. Di wilayah yang rawan kekeringan, air hujan harus ditangkap, disimpan dan dikelola untuk kebutuhan masyarakat, pertanian dan perikanan ketika musim kemarau,” jelasnya.
Ia juga mendorong penelitian dan pemanfaatan sumber air bawah tanah secara terukur untuk menambah cadangan air bersih, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kerusakan Hutan Turut Memengaruhi Ketersediaan Air, Prof. Sutan turut menyoroti kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang dinilainya berpotensi memperburuk persoalan tata air.
Menurutnya, kawasan hutan di daerah pegunungan memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air. Karena itu, kawasan hutan yang mengalami kerusakan harus dipulihkan melalui program penghijauan dan penanaman kembali.
“Hutan yang rusak harus ditanam kembali. Kita membutuhkan daerah tangkapan air yang sehat agar air hujan dapat tersimpan dan sumber mata air tetap terjaga,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam pelaksanaan program penanganan kekeringan, terutama untuk distribusi air serta percepatan pekerjaan infrastruktur yang bersifat darurat.
Prof. Sutan juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap bendungan, embung, dan danau yang telah dibangun tetapi belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur yang mengalami kerusakan atau mengalami sedimentasi, menurutnya, harus segera diperbaiki dan dinormalisasi.
“Jangan hanya membangun yang baru. Yang sudah ada harus dipastikan berfungsi maksimal. Kalau rusak, renovasi. Kalau mengalami pendangkalan, keruk. Tujuannya jelas, yaitu menyediakan air ketika masyarakat dan petani membutuhkannya,” katanya.
Dampak kekeringan, lanjut Prof. Sutan, juga mulai terasa pada pasokan komoditas pertanian. Apabila produksi dari daerah sentra pertanian terganggu, distribusi sayur-mayur dan bahan pangan ke pasar akan ikut berkurang.
Situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga pangan apabila tidak segera diantisipasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadi krisis pangan. Bantuan air untuk petani, dukungan sarana produksi, serta penguatan sistem irigasi harus dilakukan secara bersamaan.
“Program ketahanan pangan Presiden Prabowo sangat membutuhkan air. Petani sebenarnya siap bekerja dan masyarakat siap mendukung swasembada pangan, tetapi jangan biarkan mereka berjuang tanpa sumber air,” tegasnya.
Prof. Sutan juga mendorong pemerintah dan perguruan tinggi mengembangkan teknologi yang mampu membantu menyediakan air selama musim kemarau panjang.
Menurutnya, teknologi konservasi air, penampungan air hujan, pengolahan air dan teknologi lainnya perlu diperkenalkan kepada masyarakat secara luas agar daerah rawan kekeringan memiliki alternatif sumber air.
Ia menilai penanganan kekeringan harus dilakukan dalam dua tahap, yakni langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan petani, serta program jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air dan lingkungan.
“Solusi sebenarnya sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian pemerintah untuk bergerak cepat, terintegrasi dan tepat sasaran. Jangan sampai persoalan air yang sudah berlangsung bertahun-tahun kembali menjadi bencana setiap kali kemarau datang,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH diketahui merupakan Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, serta Rektor Universitas STIA-STIH Pronass. (Tim/Red)
