Batu Bara, RN.com- DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (18/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai. Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial, perwakilan Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP., perwakilan Sekretariat DPRD, seluruh anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, dukungan, sekaligus sejumlah penekanan agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jalasmar Sitinjak, SH, menekankan agar hasil pembahasan dan masukan DPRD tidak berhenti sebagai catatan politik, tetapi ditindaklanjuti Pemerintah Daerah bersama pihak terkait melalui kebijakan dan langkah konkret.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar pembahasan KUA-PPAS R.APBD 2027 segera dilaksanakan sehingga program pembangunan Kabupaten Batu Bara dapat dimulai tepat waktu dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan serta perkembangan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Muhammad Safi’i menyatakan pada prinsipnya mendukung pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, dukungan tersebut disertai penegasan bahwa DPRD tetap harus menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan secara maksimal. Fraksi Gerindra meminta agar pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKS melalui Suminah juga menyatakan dukungan terhadap Nota KUA-PPAS R.APBD 2027 dan mendorong agar pembahasannya dilakukan secara serius, efektif dan efisien pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
Sedangkan Fraksi PAN, yang disampaikan Chairul Bariah, S.M., menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan serta pembahasan KUA-PPAS. Fraksi PAN berharap APBD 2027 memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) melalui Suriadi, S.H., menyatakan siap membahas secara mendalam dokumen rancangan KUA-PPAS R.APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap seluruh proses pembahasan berjalan konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan Permendagri, sehingga melahirkan APBD yang sehat, akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Batu Bara.
Sorotan paling tajam disampaikan Fraksi KDRI, yang memberikan sejumlah rekomendasi terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi KDRI meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya meningkatkan target perolehan PAD. Fraksi tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan tindakan yang tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat daerah.
Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti masih adanya potensi sumber pendapatan daerah yang belum memperoleh bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Batu Bara didorong untuk terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, termasuk mendorong revisi regulasi apabila diperlukan agar potensi pendapatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Fraksi KDRI juga meminta Pemkab Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang melibatkan seluruh sektor potensial, khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Optimalisasi PAD, menurut fraksi tersebut, harus dilakukan melalui pengawasan terhadap perusahaan serta optimalisasi aset daerah dan BUMD. Di sisi lain, efisiensi anggaran dinilai perlu diarahkan kepada sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Fraksi KDRI juga meminta setiap program prioritas pemerintah daerah memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur pada masing-masing OPD. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2027 turut ditekankan agar penggunaan APBD dapat diawasi publik dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dengan mempertimbangkan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi KDRI Kabupaten Batu Bara menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Secara keseluruhan, pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBD 2027 tidak hanya berfokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga diarahkan pada peningkatan PAD, efektivitas belanja daerah, transparansi, pengawasan perusahaan serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Batu Bara. (Red)
