Batu Bara, Ramalnews.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP., Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si., seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan mendukung dokumen tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Tindak Lanjut Persoalan Masyarakat.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Jalasmar Sitinjak, SH. Fraksi ini berharap hasil kerja DPRD dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah dan pihak terkait melalui kebijakan serta langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 segera dibahas, sehingga program pembangunan Kabupaten Batu Bara dapat dimulai tepat waktu.
Dengan pembahasan anggaran yang tepat dan terukur, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembangunan daerah pada tahun 2027 mampu mendorong kemajuan dan perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Gerindra Tekankan Anggaran Realistis dan Tepat Sasaran
Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Muhammad Safi’i.
Fraksi Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dalam proses pembangunan Kabupaten Batu Bara yang harus dibahas secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan rancangan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta efektivitas penggunaan anggaran.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PKS Minta Pembahasan Serius, Efektif dan Efisien.
Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibacakan oleh Suminah.
Fraksi PKS secara umum mendukung dan mendorong Nota KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas secara serius, efektif, dan efisien pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
PKS menilai pembahasan yang dilakukan secara mendalam di tingkat komisi menjadi penting untuk memastikan setiap program dan kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
Fraksi PAN Soroti Transparansi dan Kepentingan Masyarakat
Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dibacakan oleh Chairul Bariah, S.M.
Fraksi PAN berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan secara transparan, terbuka, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
PAN juga berharap kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat Kabupaten Batu Bara sebagai upaya nyata membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Fraksi KPN Siap Bahas Bersama Banggar dan TAPD.
Pandangan umum Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) dibacakan oleh Suriadi, S.H.
Fraksi KPN menyatakan siap membahas secara mendalam Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap proses pembahasan ke depan berjalan secara konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri.
Menurut Fraksi KPN, pembahasan tersebut harus diarahkan demi terciptanya APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak penuh pada kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Batu Bara.
Fraksi KDRI Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Anggaran.
Pandangan umum Fraksi KDRI dibacakan oleh H. Rohadi, S.P., M.H.
Dalam rekomendasinya, Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Salah satu poin yang disoroti adalah dorongan untuk meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2026 minimal sebesar Rp27 miliar atau lebih.
Fraksi KDRI juga meminta pemerintah daerah memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai kurang peduli terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, Fraksi KDRI mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat terkait sumber-sumber pendapatan yang berpotensi menjadi PAD.
Pemerintah daerah juga diminta segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD untuk menggali seluruh potensi pendapatan daerah, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Fraksi KDRI turut menekankan sejumlah hal penting, di antaranya penggenjotan PAD melalui pengawasan perusahaan dan optimalisasi aset serta BUMD, efisiensi anggaran agar tepat sasaran, serta pengalihan anggaran ke sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, Fraksi KDRI meminta agar program prioritas memiliki indikator kinerja yang jelas pada setiap OPD serta menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2027.
Dengan mempertimbangkan seluruh masukan tersebut, Fraksi KDRI menerima Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD dengan catatan harus disempurnakan sesuai masukan yang telah disampaikan.
Siap Dibahas ke Tahap Selanjutnya
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan penyusunan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Berbagai pandangan, masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi diharapkan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Batu Bara. (Redaksi)
