Polewali mandar Ramalnews.com Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (DPW APKAN RI) Provinsi Sulawesi Barat melontarkan kritik keras terhadap lambatnya pelaksanaan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Polewali Mandar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 30% dari total 144 desa, kondisi yang dinilai sarat persoalan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.(28/2/2026).
Kritik tersebut secara khusus ditujukan kepada pelaksana Swakelola Padat Karya Kelas 1 dalam program pembangunan KDMP yang dikerjasamakan oleh PT Agrinas Pangan Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia. Setiap Dandim diberi tanggung jawab di wilayah masing-masing, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar.
DPW APKAN RI Sulbar menegaskan bahwa pembangunan gerai KDMP seharusnya direspons cepat melalui kolaborasi terbuka bersama seluruh pemangku kepentingan dan kepala desa, secara partisipatif dengan semangat gotong royong. Program ini merupakan instruksi langsung Presiden RI melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, sehingga desa dan masyarakat berhak segera merasakan dampaknya. “Jangan ada pihak yang memperlambat hanya karena ruang komunikasi yang tertutup dan tidak transparan oleh mitra strategis di daerah,” tegas pernyataan DPW APKAN RI SulBar bahtiar
Sekretaris DPW APKAN RI Sulbar, Bahtiar Salam, menegaskan bahwa program strategis penguatan ekonomi desa tidak boleh dijalankan secara tertutup dan elitis. Masyarakat harus dilibatkan, termasuk dalam penentuan lokasi strategis bangunan yang akan menjadi pusat nadi ekonomi desa.
“Di sejumlah lokasi pembangunan gerai KDMP di Polman, kami menemukan bangunan terkesan asal-asalan karena mahalnya harga lahan. Akibatnya, gerai dibangun di lorong sempit, jauh dari keramaian dan jalan poros desa. Ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan pendekatan sosial, serta kecenderungan kerja tertutup,” ujarnya.
Lebih jauh, DPW APKAN RI Sulbar juga menyoroti dugaan pemangkasan anggaran di lapangan yang disebut mencapai Rp150–250 juta per titik.
“Ini fantastis dan sangat melukai hati rakyat desa, khususnya di Kabupaten Polman. Jika dugaan ini terbukti, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Bahtiar.
Ia menambahkan, apabila terbukti ada permainan potongan anggaran negara yang berdampak pada kualitas dan letak strategis bangunan, pihaknya akan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui kementerian terkait serta kepada komisi terkait di DPR RI untuk dilakukan hearing, pemantauan, evaluasi, dan penindakan tegas.
“Siapa pun yang bermain-main dengan anggaran negara dalam Program Nasional pembangunan gerai KDMP harus ditindak, dicopot, bahkan layak diperiksa secara hukum,” tegasnya.
DPW APKAN RI Sulbar juga mengungkapkan hasil pemantauan lapangan selama satu minggu di Kabupaten Polman dengan mengunjungi sekitar 15 desa sebagai sampel. Keluhan para kepala desa hampir seragam: rendahnya pagu anggaran, mahalnya harga lahan yang harus diganti rugi, serta tidak adanya dana awal padat karya.
“Kondisi ini menyulitkan desa menjalankan padat karya dan berpotensi menggagalkan tujuan utama program Presiden RI. Jika dibiarkan, KDMP hanya akan menjadi pekerjaan simbolik yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat,” tutup Bahtiar.
Pewarta media Ramalnews kaperwil sulbar ansar.
