Bandung (Jabar), Ramalnews.com- Pakar hukum internasional dan ekonom, Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak menyetujui apabila ada pengajuan kebijakan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di kantor pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (13/5/2025), melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Sutan Nasomal, wacana yang disebut berasal dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pemberlakuan jalan provinsi berbayar dinilai akan semakin memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Ia menilai masyarakat saat ini sudah terbebani dengan keberadaan jalan tol berbayar dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada menurunnya daya beli di pasar tradisional.
“Jangan sampai masyarakat semakin terbebani. Jalan tol berbayar saja sudah memberatkan, apalagi jika jalan provinsi juga dibuat berbayar,” ujar Sutan Nasomal.
Dalam keterangannya, ia menyebut kondisi ekonomi masyarakat kecil di Jawa Barat saat ini masih sulit. Banyak pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan pembeli sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak sosial dari kondisi ekonomi tersebut, mulai dari meningkatnya stres masyarakat, ancaman putus sekolah bagi anak-anak, hingga potensi terganggunya ketahanan rumah tangga akibat hilangnya mata pencaharian.
Sutan Nasomal mengatakan seorang pemimpin daerah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Jawa Barat butuh pemimpin yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan menambah beban rakyat,” katanya.
Ia juga meminta Presiden RI bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai tidak mampu memperhatikan kondisi masyarakat kecil dan justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi memperburuk keadaan ekonomi rakyat.
Menurutnya, apabila jalan provinsi diberlakukan tarif berbayar, maka biaya distribusi barang akan meningkat dan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Sikap tegas Presiden yang benar-benar mencintai rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,” tutupnya. (Tim/Red)
