Rupat (Bengkalis), Ramalnews.com- Kebijakan pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui program XStar dan sistem rekomendasi sub penyalur menuai keluhan dari masyarakat di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Kebijakan tersebut dinilai mempersulit akses warga pelosok desa untuk mendapatkan BBM, sekaligus memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, Kamis 7 Mei 2026.
Warga menyebut, sejak pembatasan pembelian BBM terhadap para pelangsir diberlakukan, distribusi BBM ke wilayah terpencil semakin tersendat. Padahal selama ini para pelangsir dianggap berperan penting dalam membantu penyaluran BBM ke desa-desa yang jauh dari SPBU, terutama kawasan pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Warga Keluhkan Sulitnya Akses BBM, Masyarakat mengaku kini harus menempuh jarak yang lebih jauh dan mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM subsidi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, nelayan, petani, hingga transportasi masyarakat desa.
“Dulu masyarakat kampung masih terbantu dengan adanya pelangsir. Sekarang pembelian dibatasi, warga jadi susah mendapatkan BBM karena jarak SPBU sangat jauh,” ungkap salah seorang warga Rupat Utara.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pengendara yang mengaku antrean kendaraan di SPBU semakin panjang sejak sistem pengendalian pembelian BBM diterapkan. Bahkan di beberapa titik, warga terpaksa pulang tanpa mendapatkan BBM akibat stok yang cepat habis.
Distribusi Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Meski pihak terkait menyebut stok BBM di wilayah Bengkalis dalam kondisi aman, masyarakat menilai persoalan utama justru terletak pada distribusi di lapangan. Kebijakan pengawasan yang terlalu ketat dinilai belum mempertimbangkan kondisi geografis Rupat dan Rupat Utara yang memiliki banyak desa terpencil dengan akses transportasi terbatas.
Warga mempertanyakan efektivitas program XStar apabila pada akhirnya masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengawasan penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi juga memastikan distribusi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Desakan kepada Pemerintah dan APH, Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera turun tangan mengevaluasi kebijakan pengendalian BBM subsidi tersebut. Selain itu, warga juga mempertanyakan langkah konkret dari dinas terkait dalam mengatasi persoalan distribusi BBM yang dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Tidak hanya itu, masyarakat juga berharap aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan pengawasan secara humanis dan terukur, sehingga upaya penertiban tidak menimbulkan dampak buruk bagi warga pelosok yang sangat bergantung pada distribusi BBM nonformal.
Warga menilai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi memang perlu dilakukan, namun pemerintah dan aparat diminta mampu membedakan antara praktik penimbunan ilegal dengan masyarakat kecil yang membantu penyaluran BBM ke daerah terpencil karena keterbatasan akses SPBU.
Harapan Warga Pelosok. Masyarakat Rupat dan Rupat Utara berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat menghadirkan solusi yang lebih bijak dan sesuai kondisi lapangan. Mereka meminta adanya kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan dan pelosok agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun kesulitan akses.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban. Kami hanya ingin BBM mudah didapat untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar warga lainnya. (Tim/Red)
