Jakarta, Ramalnews.com- Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Luthfi Yazid, meminta Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, agar tidak ceroboh dalam menyampaikan gagasan kepada publik, khususnya terkait wacana “War Tiket Haji”.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi di sela pelantikan dan penyumpahan advokat baru DePA-RI di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/4/2026).
Menurut Luthfi, ide “War Tiket Haji” yang memungkinkan perebutan kuota haji di luar skema reguler dengan sistem siapa cepat dia dapat dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan.
“Gagasan tersebut berbahaya karena dapat menciptakan kompetisi tidak sehat dan membuka peluang hanya mereka yang memiliki uang serta koneksi yang memperoleh tiket haji,” tegas Luthfi.
Ia menyampaikan dua alasan utama penolakannya terhadap wacana tersebut.
Pertama, pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Luthfi menyoroti sejumlah kasus korupsi dan polemik yang pernah terjadi dalam pelaksanaan haji, serta berbagai kasus penipuan perjalanan umroh seperti First Travel dan Abu Tours yang hingga kini belum memberikan solusi memadai bagi para korban.
“Kasus First Travel menelan sekitar 63 ribu korban jamaah yang gagal berangkat, namun pemerintah belum memberikan solusi nyata sampai saat ini,” ujarnya.
Kedua, sistem “War Tiket Haji” dinilai akan menimbulkan ketidakadilan sosial karena hanya menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih dan akses tertentu.
“Jangan sampai pelaksanaan ibadah haji berubah seperti perebutan tiket konser, siapa yang punya duit dan koneksi dia yang dapat,” katanya.
Luthfi yang juga menjadi kuasa hukum ribuan korban First Travel meminta pemerintah fokus membenahi sistem penyelenggaraan haji dan umroh secara menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, kelembagaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah.
Selain menyoroti isu haji, dalam kesempatan tersebut Luthfi juga berpesan kepada para advokat baru DePA-RI yang disumpah di Pengadilan Tinggi NTB agar senantiasa menjaga amanah dan integritas sebagai penegak hukum.
Ia menekankan pentingnya memperkuat pengetahuan hukum, kompetensi praktik, jaringan profesional, serta ketangguhan mental dalam menjalankan profesi advokat. (Tim/Red)
