Medan (Sumut), Ramalnews.com- Usulan alokasi minimal 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk wilayah Medan Utara dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, H. Muslim Harahap, yang mendorong Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, agar segera merealisasikan kebijakan tersebut sesuai amanat dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029.
Usulan pengalokasian minimal 35 persen APBD Kota Medan untuk pembangunan wilayah Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Usulan ini disampaikan oleh H. Muslim Harahap dan mendapat dukungan dari Saharuddin, yang menilai kebijakan tersebut relevan untuk menjawab persoalan sosial di kawasan tersebut.
Dorongan ini kembali disampaikan dalam Musrenbang dan diberitakan pada awal April 2026, dengan pernyataan Saharuddin disampaikan pada Kamis (2/4/2026).
Wilayah Medan Utara, Kota Medan, yang mencakup empat kecamatan: Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Kebijakan ini dinilai penting karena wilayah Medan Utara masih tertinggal dalam pembangunan dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Kota Medan. Selama ini, pembangunan dinilai lebih terpusat di inti kota.
Menurut Muslim, alokasi tersebut juga sudah diamanatkan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga wajib direalisasikan oleh pemerintah kota.
Pengalokasian 35 persen APBD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup sektor nonfisik seperti:
- Bantuan sosial (bansos) minimal 35 persen untuk masyarakat Medan Utara
- Program pelatihan dan pengembangan UMKM
- Program bedah rumah untuk mengatasi rumah tidak layak huni
Saharuddin menilai, jika kebijakan ini dijalankan, maka dapat mengubah persepsi publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan saat ini. Ia juga menyarankan agar Rico Tri Putra Bayu Waas dapat turun langsung ke lapangan bersama H. Muslim Harahap untuk melihat kondisi riil masyarakat serta menyerap aspirasi.
Ia menegaskan, komitmen terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada Medan Utara dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Medan. (Tim/Red)
