Bener Meriah (Aceh), Ramalnews.com- Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden Republik Indonesia agar memerintahkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana dilakukan secara manusiawi dan transparan, tanpa ada permainan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui sambungan telepon dari Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (12/4/2026), menanggapi polemik pembangunan huntara di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan penderitaan masyarakat korban bencana sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri melalui dugaan penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai di tengah musibah yang dialami masyarakat, ada pihak yang bermain di atas kesedihan rakyat. Jangan manfaatkan penderitaan korban bencana untuk berspekulasi anggaran dan memperkaya diri. Ini tindakan yang sangat tidak manusiawi,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia secara khusus meminta Bupati Bener Meriah agar sigap dan turun tangan langsung menangani persoalan huntara di wilayah Pintu Rime Gayo agar masyarakat korban bencana memperoleh tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi.
Prof. Sutan menegaskan, pembangunan huntara harus mengutamakan kualitas bangunan, kelayakan fasilitas dasar, serta ketepatan penggunaan anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, ia juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas anggaran untuk mengawasi ketat penggunaan dana pembangunan huntara di seluruh daerah, khususnya di wilayah rawan bencana.
“Presiden harus tegas memerintahkan seluruh kepala daerah agar serius membangun huntara yang layak. Jangan ada lagi permainan anggaran dalam penanganan korban bencana. Jika ada dugaan penyimpangan, harus diusut tuntas,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap laporan masyarakat terkait kondisi huntara di Desa Rina Raya yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan bagi korban terdampak bencana.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar hunian sementara yang dibangun benar-benar menjadi tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi warga yang sedang menghadapi masa sulit pascabencana. (Tim/Red)
