Ramalnews.com- Jabar, Kota Bandung- Selama ini masalah jalan protokol di Indonesia, menyandang status tingkatan seperti Jalan Nasional dikelola Kementerian PUPR, jalan Provinsi dikelola Dinas PU Provinsi, jalan Kabupaten/Kota dikelola Dinas PU Kota Kabupaten, jalan Desa dikelola Desa dibantu swadaya masyarakat bersama pengusaha, itupun kalau pengusaha nyadar berpartisipasi.
Namun kenyataan khususnya jalan nasional yang berada di jantung kota atau perbatasan antar kota menghubungkan daerah satu dengan daerahnya, selama ini terabaikan perbaikannya.
"Jadi langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat sekali, untuk itu saya sangat mengharapkan kiranya yth Bapak Presiden RI H Prabowo Subianto memerintahkan Menteri PU bersinergi bekerjasama dengan KDM, maupun para Gubernur yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, agar jalan jalan nasional vital kedepannya terpelihara dengan elok dan baik", ujar Prof DR. Sutan Nasomal, SH. MH.
Menanggapi memberikan stegmen nya, mana kala dimintakan komentarnya sekitar kiprah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berkaitan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk menyerahkan pengelolaan beberapa jalan nasional ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Upaya ini dilakukan untuk memberikan respons cepat, pada perbaikan jalan nasional yang rusak, namun lokasinya berada di pusat kota.
KDM, sapaan Dedi Mulyadi, mengatakan, "tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki jalan dengan klasifikasi jalan nasional, meski kerusakannya terlihat jelas di depan mata, bahkan menyebabkan kecelakaan".
Namun, ia tidak tinggal diam dan telah mengusulkan agar beberapa jalan nasional, terutama yang ada di kawasan ibu kota Pemerintahan Daerah Provinsi Jabar, serta kabupaten/kota diserahkan pengelolaannya ke tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional, Nah, pada tahun 2026 ini, kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi, nanti akan MoU dengan Kemen PU," ujarnya di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Rencana itu akan menambah beban anggaran bagi Pemda Provinsi Jabar dan kabupaten/kota. Namun, hal itu tidak menjadi beban. Selain jalan di Bandung, KDM pun akan memperbaiki jalan di pantai utara Jabar (Pantura), yang selama ini kurang mendapatkan perbaikan yang semestinya bergelombang.
Akibat status jalan Nasional yang berada ditanggung jawab Kementerian PUTR, langkah KDM sangat di dukung penuh oleh Prof Dr Sutan Nasomal dari Pakar Hukum Internasional, "Ekonom Nasional yang mana menurut KDM ini sudah semestinya diikuti para gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia", ujar Prof Dr Sutan Nasomal menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak dan online di kantor markas pusat partai oposisi di Jakarta 5/2/2026.
Adapun tanggapan dari Nara Sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH adalah dari Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompi Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS. (Red/tim)
