Di hadapan pengurus IJS yang baru dilantik, Aljabar menekankan bahwa kritik yang objektif, berbasis fakta, dan disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Menurutnya, kritik menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak ada inovasi yang lahir tanpa kritik di belakangnya. Percaya kepada saya, inovasi hadir karena ada kritik. Kalau tidak ada kritik, maka tidak akan ada inovasi. Karena itu, kritik dari media, jurnalis, dan NGO sangat dibutuhkan,” tegas Aljabar.
Ia menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, keberadaan jurnalis yang independen dan profesional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Meski mendorong sikap kritis, Ajbar juga mengingatkan bahwa kritik hendaknya dibarengi dengan semangat kolaborasi dan penyampaian solusi. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, termasuk media, NGO, akademisi, pemerintah, dan legislatif.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Ajbar turut menawarkan peluang kolaborasi yang dapat mendukung kemandirian ekonomi organisasi IJS. Ia menilai organisasi profesi, termasuk organisasi jurnalis, perlu memiliki sumber pendapatan yang produktif agar mampu menjalankan program-programnya secara berkelanjutan.
Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah pengembangan unit usaha penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti combine harvester dan traktor. Menurutnya, potensi sektor pertanian di Kabupaten Polewali Mandar sangat besar dan dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
“Kalau di komisi saya ada program alsintan, kenapa IJS tidak bisa memiliki usaha berupa pusat penyewaan alsintan? Bayangkan jika IJS Polman memiliki tiga unit combine harvester dan dua unit traktor, organisasi ini bisa mandiri. Saya yakin setiap musim panen pendapatannya bisa mencapai lebih dari Rp100 juta,” ujarnya.
Namun demikian, Ajbar menegaskan bahwa setiap bentuk usaha yang dijalankan harus mengikuti ketentuan hukum, mekanisme administrasi, serta regulasi yang berlaku. Ia berharap kemandirian organisasi dapat dibangun secara profesional dan akuntabel.
Selain mendorong kemandirian ekonomi, Aljabar juga menyatakan dukungannya terhadap program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dirancang IJS. Salah satunya adalah rencana penyelenggaraan forum diskusi bulanan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog yang sehat untuk membahas berbagai persoalan daerah secara terbuka, sekaligus memperkuat budaya diskusi dan literasi publik di Sulawesi Barat.
“Kalau IJS ingin memiliki diskusi bulanan, saya siap memfasilitasinya. Jika ada persoalan di lapangan, sebelum ditulis bisa didiskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman NGO. Saya ingin ruang-ruang diskusi yang konstruktif tumbuh dengan baik melalui IJS,” tambahnya.
Pelantikan pengurus DPW IJS Polman berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Momentum tersebut menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat eksistensi organisasi sebagai wadah profesional bagi insan pers di Polewali Mandar.
Di akhir sambutannya, Ajbar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPW IJS Polman yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut semakin berkembang, tetap menjaga independensi, dan mampu menjadi jembatan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.
“Selamat kepada seluruh pengurus DPW IJS Polman yang telah dilantik. Semoga IJS semakin berkembang, semakin kuat, dan mampu menjadi jembatan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tutupnya.
(Rilis Pers/Polyramalnews.com)
