Batubara (Sumut), ramalnews.com- Pernyataan Bupati Kabupaten Batu Bara, Baharuddin Siagian, terkait kemungkinan pemecatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan di sela kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan videonya kini ramai beredar di media sosial.
Dalam video yang viral tersebut, Baharuddin menyinggung persoalan anggaran sebesar Rp66 miliar. Ia menyebut, apabila dana itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, manfaatnya dinilai akan lebih terlihat langsung oleh masyarakat. Namun dalam pernyataan yang sama, ia juga melontarkan wacana bahwa seluruh PPPK sebenarnya bisa saja dipecat.
Ucapan itu sontak memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama kalangan tenaga PPPK yang hingga kini masih memperjuangkan hak gaji mereka yang belum tersalurkan.
Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M. Syafii, meminta Bupati lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Ia menilai persoalan PPPK bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga di Batu Bara.
“Kalau pecat itu kan bukan suatu solusi, alangkah baiknya kita carikan solusi lain. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Syafii kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting untuk kemajuan daerah, namun pemerintah juga tidak boleh mengabaikan nasib tenaga pendidik dan pegawai yang selama ini menggantungkan hidup dari status PPPK.
Syafii menegaskan, kebijakan menyangkut PPPK harus dibahas secara matang agar tidak memicu keresahan baru di tengah masyarakat. DPRD berharap polemik yang berkembang tidak semakin memperkeruh situasi dan seluruh pihak tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, keresahan juga datang dari kalangan PPPK paruh waktu. Ketua Forum Komunikasi PPPK Paruh Waktu Dinas Pendidikan, Akmar Ramadony, mengaku kecewa atas pernyataan Bupati yang dinilai bernada ancaman, terlebih di tengah persoalan gaji yang belum juga cair.
“Kekecewaan itu besar. Karena kita menuntut gaji aja belum disalurkan. Namun bupati berstatement seperti itu,” ujar Akmar.
Ia menilai seorang pemimpin seharusnya mampu memberikan rasa tenang dan dukungan moral kepada bawahannya, bukan justru melontarkan pernyataan yang memicu ketakutan.
“Tidak layak seorang pimpinan berkata seperti itu. Harusnya pimpinan itu memberi bahasa yang menyejukkan untuk anggotanya. Apalagi itu di kegiatan MTQ dan banyak hadir seorang pendidik,” katanya.
Akmar juga mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap guru PPPK paruh waktu. Ia menyebut sejumlah kepala sekolah meminta tenaga PPPK membuat video pernyataan bahwa mereka tidak tergabung dalam Forum Komunikasi PPPK Paruh Waktu Disdik.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan publik dan memunculkan dugaan adanya intimidasi terhadap tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Para PPPK berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji dan menghentikan pernyataan-pernyataan yang dinilai memperkeruh suasana.
“Kita berharap Bupati jangan membuat statement yang bisa menciptakan kegaduhan dan kekhawatiran untuk kami PPPK paruh waktu. Nada ancaman itu tidak enak didengar,” tutup Akmar. (Redaksi)
